Pemerintah Indonesia melalui Kantor Presiden telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, Pertamina Patra Niaga, dan Pertamina International Shipping.
Kepala Biro Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum dalam kasus ini. Beliau menyampaikan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi di berbagai sektor.
Pemerintah tidak hanya mengedepankan tindakan hukum, tetapi juga mendorong Pertamina, baik di level induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaan pasca-skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalisme perusahaan.
Dalam konteks ini, Hasan menyoroti bahwa Pertamina adalah aset nasional yang memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pembersihan operasional perusahaan diperlukan untuk memastikan tata kelola yang baik.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar ini. Beliau menekankan komitmennya terhadap reformasi sektor migas negara dengan fokus utama pada kepentingan publik.
Dengan adanya pernyataan dan tindakan resmi dari pemerintah, diharapkan Pertamina dapat menjalani proses reformasi dengan baik dan muncul sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Ini merupakan langkah penting dalam menjaga integritas perusahaan yang merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Indonesia.
