Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan penggantian Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dengan Brian Yuliarto. Keputusan ini diambil setelah Satryo dianggap salah kaprah dalam memahami kebijakan efisiensi anggaran yang diusung oleh Presiden. Menurut pakar politik Iwan Setiawan, pencopotan Satryo merupakan respons atas ketidaktepatan pemahaman terhadap kebijakan presiden.
Satryo dianggap membuat kontroversi karena menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan mempengaruhi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Hal ini memicu reaksi negatif dari masyarakat, termasuk mahasiswa, karena dinilai tidak tepat. Iwan Setiawan menilai bahwa pesan efisiensi anggaran seharusnya disampaikan dengan lebih baik oleh para menteri, dan bukan terkait dengan biaya pendidikan.
Alasan lain yang disebutkan oleh Iwan Setiawan sebagai penyebab reshuffle kabinet adalah aksi protes pegawai Kemendikti Saintek pda Januari 2025. Satryo dianggap arogan dan sepihak dalam memecat dan memaki bawahannya, sehingga menimbulkan kerusuhan di kementerian tersebut. Menurut Iwan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Prabowo, dan keputusan ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan kinerja dan visi presiden tetap terjaga.
Brian Yuliarto kemudian dilantik sebagai Mendikti Saintek menggantikan Satryo Soemantri. Keputusan ini diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pemerintahan dan meredakan ketegangan yang terjadi akibat kebijakan yang kontroversial. Prabowo diyakini telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap jajaran menterinya sebelum mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet. Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dan mendukung visi Presiden dalam memajukan sektor pendidikan di Indonesia.
