Selasa, 1 Oktober 2024 – 05:38 WIB
Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI periode 2024-2029 hasil Pemilu Legislatif atau Pileg 2024, akan dilantik dan diambil sumpahnya hari ini, Selasa 1 Oktober 2024. Tantangan sebagai wakil rakyat, telah menanti ratusan anggota tersebut.
Baca Juga :
Arteria Dahlan Ceritakan Detik-detik Cucu Bung Karno Memohon Diberikan Kursi di DPR RI
Banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah bagi anggota DPR RI 2024-2029 yang sebagian besar adalah wajah-wajah baru. Analis politik, Arif Nurul Imam mengatakan, produk legislasi tetap harus menjadi perhatian para anggota dewan ini. Sebab ini menjadi indikator.
Baca Juga :
KPU Sebut Fasilitas Hotel Mewah Bintang 5 untuk Pelantikan Caleg Merupakan Tradisi
DPR juga punya fungsi untuk melakukan kontrol, check and balance, terhadap jalannya pemerintahan. Fungsi ini yang mendapatkan kritikan dari publik dari DPR RI periode sebelumnya. Arif mengatakan, memang kontrol yang dilakukan oleh DPR terhadap jalannya pemerintahan, yang mendapat sorotan publik.
Pakar politik dari Ipsos Indonesia, Arif Nurul Imam
Baca Juga :
Cak Imin Sebut PKB Umumkan Pimpinan DPR Penggantinya Besok Pagi Jelang Pelantikan
Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia itu menilai, kurang berjalannya fungsi kontrol itu juga lantaran partai-partai pendukung pemerintah sangat besar. Sehingga, parlemen terkesan tidak terlalu bersuara kritis terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh eksekutif, pemerintah.
“Karena komposisi pemerintah kemarin super jumbo sehingga banyak kebijakan-kebijakan pemerintah ini tidak mendapat kritik atau alternatif kebijakan dari Senayan,” kata Arif kepada VIVA, Selasa 1 Oktober 2024.
“Karena itu DPR ke depan tentu diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol, menjalankan mekanisme check and balance, kemudian mengartikulasikan kepentingan publik,” jelas Arif menambahkan.
Belajar dari itu, Arif menilai anggota DPR yang akan dilantik ini untuk 2024-2029, semestinya tetap kritis mengingat dia anggota dewan. Walau dia adalah anggota partai yang juga menjadi bagian dari koalisi pemerintah.
Sebab fungsi DPR adalah selain anggaran dan legislatif, juga sebagai kontrol dari jalannya pemerintahan. Maka menurut Arif, sudah seharusnya ini yang dipegang anggota DPR periode 2024-2029.
“Meskipun misalnya partai asal anggota DPR tersebut masuk dalam koalisi pemerintah tentu tidak mengabaikan tugas dan fungsi sebagai seorang anggota DPR. Karena itu anggota DPR mesti tetap menjaga nalar kritisnya sehingga fungsinya tetap bisa berjalan,” jelas Arif.
Anggaran dan Nama Baik
Lebih lanjut Arif mengatakan, APBN yang akan digunakan untuk membayar utang juga akan menjadi pekerjaan rumah legislator yang akan dilantik ini. Sebab bila untuk membayar utang maka akan berpengaruh juga pada pos-pos belanja publik lainnya.
“Maka DPR harus menjadi semacam kontrol bagi pemerintah dalam penganggaran,” kata Arif.
Hal lain yang tidak kalah penting di tengah berbagai PR tersebut, menurut Arif adalah bagaimana anggota DPR RI yang baru dilantik ini bisa mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga DPR. Yakni dengan menghadirkan kerja yang baik.
“Tentu akan ada banyak tantangan lainnya di tengah ketidak percayaan masyarakat terhadap parlemen sehingga tantangan DPR ke depan tentu meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR dengan melakukan kerja-kerja sesuai tupoksinya dan produktif secara regulasi prolegnas (program legislasi nasional),” katanya.
Halaman Selanjutnya
“Karena itu DPR ke depan tentu diharapkan bisa menjalankan fungsinya sebagai kontrol, menjalankan mekanisme check and balance, kemudian mengartikulasikan kepentingan publik,” jelas Arif menambahkan.
