Minggu, 12 Mei 2024 – 00:04 WIB
Jakarta – Dinamika politik saat ini menjadi perhatian karena isu bahwa sejumlah pihak yang kalah di Pilpres 2024 akan bergabung dan mendukung Prabowo Subianto yang menjadi pemenang. Para rival Prabowo yang kalah dikabarkan akan mendapatkan jatah kursi menteri di pemerintahan yang akan datang.
Baca Juga :
Megawati Instruksikan Ita Maju Pilwakot Semarang
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, menyoroti keras dinamika politik tersebut. Sebagai mantan pendukung rival Prabowo yang telah memperjuangkan perubahan, dia mengingatkan agar tidak perlu meminta jatah kursi hingga berbalik arah untuk bergabung.
“Jika Anda kalah, janganlah Anda meminta-minta kursi, janganlah mempercepat. Janganlah berbalik arah,” ujar Refly dalam Indonesia Lawyers Club yang dikutip pada Minggu, 12 Mei 2024.
Baca Juga :
Pakar Hukum: Penambahan Jumlah Kementerian Keniscayaan Konstitusional
Refly juga menyampaikan kritik yang sama kepada mantan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan. Refly yang sebelumnya merupakan relawan dan mantan anggota tim hukum Anies, meminta agar eks Gubernur DKI Jakarta itu bersikap tegas sebagai oposisi setelah kalah dalam Pilpres 2024.
Anies-Muhaimin dan tim hukum dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK
Baca Juga :
Pengamat: Duet Anies-Ahok di Pilgub Jakarta Eksperimen yang Berani
Refly merasa heran dengan sikap Anies ketika ditanya mengenai kemungkinan untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo.
“Ketika Anies ditanya, bagaimana jika ada tawaran dari Prabowo Subianto? Dia berkata ‘iya’ padahal masih dalam tahap undangan saja. Nah, saya kritik hal itu,” ujar Refly.
Refly juga mengingatkan kembali pernyataannya saat berdiskusi dalam program tvOne. Ia menyebut Anies sebagai individu karena bukan merupakan kader partai politik.
“Saya katakan bahwa dia adalah individu. Dia tidak memerlukan rapat kerja untuk mengatakan ya atau tidak terkait posisi sebagai oposisi,” jelas Refly.
Menurut Refly, Anies berbeda dengan mantan calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang secara pribadi telah mendeklarasikan sikap sebagai oposisi. Ganjar merupakan kader dari PDI Perjuangan (PDIP).
“Ganjar memerlukan rapat kerja untuk mengatakan ya atau tidak. Hari ini Ganjar menyatakan sebagai oposisi,” kata Refly.
Namun, Refly menekankan jika dalam Rapat Kerja Nasional (Rekenas) PDIP pada 24 Mei 2024 mengumumkan keputusan untuk bergabung ke dalam pemerintahan, maka barisan oposisi dianggap telah tidak ada lagi.
“Namun, jika dalam rapat kerja 24 Mei menyatakan bahwa kita akan bergabung ke dalam pemerintahan, Panda Nababan dan Ganjar Pranowo akan kalah. Tidak akan ada lagi yang disebut sebagai suara oposisi,” jelas Refly.
Halaman Selanjutnya
Refly juga mengingatkan kembali pernyataannya saat berdiskusi dalam program tvOne. Ia menyebut Anies sebagai individu karena bukan merupakan kader partai politik.
