Sabtu, 4 Mei 2024 – 11:23 WIB
Jakarta – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, mengatakan bahwa perlu adanya oposisi dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ke depan. Menurutnya, jika tidak ada oposisi, maka demokrasi di Indonesia akan menjadi tidak seimbang karena tidak ada pengontrol terhadap penguasa.
“Anda menilai bagus jika ada satu partai yang cukup besar yang memutuskan untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran. Meskipun begitu, dia kembali menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto selaku presiden terpilih,” ujar Andi dalam forum diskusi bertajuk ‘Demokrasi Tanpa Oposisi’, Sabtu, 4 Mei 2024.
Andi menambahkan, “Tapi rasanya bagus kalau ada satu partai yang cukup besar di luar pemerintahan; tapi, sekali lagi, ini diserahkan kepada Pak Prabowo sendiri, siapa-siapa yang mau diajak bergabung ke koalisi Prabowo-Gibran. Kami hanya menunggu saja bagaimana perkembangan situasi.”
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sebelumnya menyatakan bahwa partainya ingin terus bekerja sama dan lebih produktif bersama dengan Partai Gerindra. Hal ini disampaikan Cak Imin usai menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024.
“Dalam pertemuan itu, Cak Imin menyerahkan delapan agenda perubahan partainya ke Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Meski begitu, dia tidak membeberkan lebih lanjut mengenai delapan agenda perubahan PKB yang diserahkan ke Prabowo,” ujar Cak Imin.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga mengungkapkan bahwa partainya akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode 2024-2029. “Nasdem akan mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran,” kata Paloh dalam konferensi pers di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024.
