Development Acceleration Strategy: Government Priority Programs

by -230 Views

Abstrak

Setelah delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang harus fokus pada 17 target kinerja utama dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. 17 target ini penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi negara yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan kita dengan berani, melengkapi diri kita dengan kemampuan untuk menghadapinya.

Target Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pada pangan, langkah-langkah termasuk mengembangkan program perkebunan pangan, khususnya untuk beras, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebuah minimum 4 juta hektar tambahan lahan panen tanaman ditargetkan pada tahun 2029. Dalam ranah energi, Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti listrik hydro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, pembangkit listrik mikro-hydro (PLTMH) harus dipromosikan sebagai solusi penyedia listrik di daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui pengelolaan air yang tepat, membuatnya tersedia saat kekeringan dan mencegah bencana selama musim hujan.

Target Prioritas 2: Memperbaiki Sistem Pendapatan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan retribusi wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menekankan perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan badan pendapatan nasional, bersama dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis pendapatan nasional. Untuk itu, negara akan mengambil langkah-langkah progresif konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan dalam negeri. Pendirian Badan Pendapatan Nasional diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem pendapatan pajak dan non pajak, memperluas basis pajak dan sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak seharusnya diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Target Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya kekurangan kekayaan tetapi juga cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial yang luas, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi penuhnya. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Menargetkan untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif hingga 5% menjelang akhir 2029 adalah tujuan krusial.

Target Prioritas 4: Memerangi Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak produktivitas individu dan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah bertugas untuk menutup setiap peluang penyelundupan narkoba.

Target Prioritas 5: Memastikan Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berlangsung memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Oleh karena itu, memperkuat BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas utama bagi pemerintah.

Target Prioritas 6: Meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Digitalisasi Kemajuan sebuah bangsa bergantung pada kualitas pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan terus meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki standar guru, meningkatkan fasilitas pendidikan, dan memperluas akses pendidikan. Ini termasuk mendirikan dana abadi untuk pendidikan, pondok pesantren (untuk mengembangkan santri berkualitas tinggi), usaha budaya, dan NGO. Inovasi akan secara alami mengikuti kemajuan dalam bidang-bidang ini. Oleh karena itu, kita bertujuan untuk mengalokasikan 1,5-2,0% dari PDB untuk penelitian dan inovasi dalam lima tahun mendatang. Kebijakan pemerintah yang memperkuat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digitalisasi sangat penting untuk memacu otonomi nasional.

Target Prioritas 7: Melestarikan Budaya Seni, Meningkatkan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Prestasi Olahraga Budaya merupakan bagian integral dari identitas nasional kita, dan pelestariannya melindungi warisan berharga kita. Mendirikan dana endowment budaya memastikan pelestarian budaya kita berkelanjutan. Program yang bertujuan untuk pelestarian budaya, meningkatkan ekonomi kreatif, dan meningkatkan prestasi olahraga akan meningkatkan profil Indonesia di panggung global. Memajukan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga akan menghasilkan peluang kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang substansial.

Target Prioritas 8: Memperkuat Kesetaraan Gender dan Melindungi Hak Perempuan, Anak-Anak, dan Penyandang Disabilitas Menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif memerlukan negara untuk memainkan peran kunci dalam meningkatkan kesetaraan gender dan melindungi hak perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan advokasi kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak perempuan dan penyandang disabilitas, termasuk dalam pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk memastikan perlindungan anak-anak agar menerima nutrisi yang diperlukan untuk perkembangan mereka.

Target Prioritas 9: Memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional dan Mempertahankan Hubungan Internasional yang Kondusif Kemakmuran dan kehidupan damai dapat dicapai dalam negara yang stabil dan aman. Negara yang kuat dapat memenuhi aspirasinya dan mendapatkan penghormatan dalam hubungan internasional yang terhormat.

Target Prioritas 10: Memastikan Pelestarian Lingkungan Dalam pengejaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kita, keberlanjutan dan pelestarian lingkungan sangat penting untuk memastikan generasi masa depan dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, kami akan mempercepat komitmen kami terhadap target pembangunan berkelanjutan, termasuk mencapai tujuan emisi gas rumah kaca Net Zero. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi jejak karbon dan air untuk berbagai produk dan meningkatkan pengelolaan berkelanjutan atas tanah, air, dan hutan. Selain itu, penerapan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari akan dikejar sesegera mungkin.

Target Prioritas 11: Memastikan Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani Swasembada pangan bergantung pada pencapaian produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses komprehensif terhadap pupuk, benih berkualitas tinggi, dan pestisida berpengaruh signifikan terhadap produksi dan produktivitas pangan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memastikan ketersediaan dan akses langsung pupuk, benih, dan pestisida ke petani. Di sisi lain, petani didorong untuk mengorganisir secara institusional untuk mengakses sumber daya produksi pertanian yang lebih kompetitif dan mendapatkan harga yang lebih baik untuk panennya, meningkatkan kesejahteraan mereka.

Target Prioritas 12: Memastikan Pembangunan Hunian Berkualitas, Terjangkau, dan Higienis untuk Masyarakat Pedesaan/Perkotaan yang Membutuhkan Akses ke hunian layak dan terjangkau adalah hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus memastikan ketersediaan perumahan berkualitas, terjangkau dengan sanitasi yang tepat bagi mereka yang membutuhkan. Target untuk menjamin konstruksi dan renovasi 25 rumah per desa/kecamatan per tahun akan mencapai dua juta rumah dimulai pada tahun kedua. Di daerah perkotaan, penting untuk memastikan pembangunan 500.000 rumah tapak dan 500.000 hunian vertikal (apartemen terjangkau) yang dikenal sebagai rusunami (apartemen publik yang dimiliki) dan rusunawa (apartemen publik sewaan). Dengan demikian, target untuk menjamin pembangunan/renovasi perumahan mencapai tiga juta unit tempat tinggal di seluruh negeri.

Target Prioritas 13: Melanjutkan Kesetaraan Ekonomi dan Memperkuat UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kota-Kota Inovatif, Karakteristik, Independen Kunci untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata dirasakan oleh semua segmen masyarakat. Memperluas skala ekonomi dan membangun kerangka kelembagaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan, merupakan langkah penting dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi yang merata. Meningkatkan program seperti Kredit Usaha Pertanian, Kredit Usaha Peternakan, Kredit Usaha Perikanan, Perkebunan…

Source link