Tangerang – Situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas oleh peretas. Akibatnya, ratusan juta data pribadi berhasil diambil dari situs resmi penyelenggara pemilu tersebut. Dikhawatirkan, data yang berhasil diambil tersebut dapat memengaruhi segala keputusan yang diambil oleh Komisi.
Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa, meminta klarifikasi mengenai hal ini. Apakah data yang berhasil diambil oleh peretas dapat mempengaruhi keputusan KPU di Pilpres 2024 atau tidak. Hal ini menjadi kekhawatiran mantan Panglima TNI.
“Anda yang paling penting bagi kami sebagai peserta dalam pemilihan presiden kali ini adalah bagaimana troubleshooting dari KPU yang juga harus dapat dijelaskan secara rinci langkah-langkah sehingga data yang sudah diambil ini tidak bisa digunakan untuk mengganggu apa pun keputusan KPU, terutama yang terkait dengan digital nanti,” ujar Andika Perkasa di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang Banten, pada Rabu 29 November 2023.
Andika juga menegaskan, KPU segera harus menjelaskan masalah situs resmi KPU yang berhasil diretas oleh pihak tak bertanggung jawab. Tujuannya agar penjelasan KPU dapat dipercaya dan tidak mengganggu hasil pemilihan nantinya.
“Kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa troubleshooting yang dapat dilakukan sehingga kami yakin apa pun yang sudah di tangan orang yang tidak berhak ini, tidak bisa mengganggu hasil pemilihan nantinya,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono, juga menjelaskan bahwa peretasan ini harus segera diusut tuntas. Sebab, hal ini harus dibawa ke jalur hukum karena melanggar aturan perundang-undangan.
“Tentu saja peristiwa ini merupakan pembelajaran bagi kita semua, di mana kerjasama dan koordinasi antara instansi terkait kementerian lembaga, agar peristiwa ini tidak terjadi lagi ke depannya,” kata Gatot Eddy di lokasi yang sama.
“Ia menambahkan, “Kemudian tentunya peristiwa ini harus diusut tuntas siapa pelakunya. Namun nanti akan dikoordinasikan oleh teman-teman dari KPU, BSSN, Kominfo, bersama-sama dengan kepolisian agar dapat mengusut tuntas dan mengetahui siapa pelakunya dan membawa masalah ini ke ranah hukum.”
Sebelumnya diberitakan, kasus kebocoran data pribadi kembali terjadi di Indonesia. Kali ini para peretas mengklaim telah mencuri dan mendapatkan akses admin ke situs KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Informasi kebocoran data pribadi ini pertama kali diungkap oleh konsultan keamanan siber Teguh Aprianto, pada Selasa, 28 November 2023. Melalui platform media sosial X @secgron, ia membagikan tangkapan layar unggahan peretas bernama Jimbo dengan caption “KPU.GO.ID 2024 Voters RAW DATABASE”.
Mengutip postingan @secgron, peretas tersebut mengklaim telah mendapatkan sekitar 252 juta data dalam postingannya di situs jual-beli data curian, yakni Breachforums.
Namun, ada beberapa data yang terduplikasi dan akhirnya setelah melalui proses penyaringan hanya tersisa 204.807.203 data pribadi unik.
Dari data tersebut, Jimbo menjelaskan bahwa ia mendapatkan informasi lengkap mulai dari NIK, NKK, no_ktp (Passport), Nama, tps_id, Difabel, e-KTP, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat, RT, RW, dan banyak lagi.
Untuk seluruh data pribadi yang bocor tersebut, para pelaku peretas menawarkan harga sekitar USD 74.000 atau sekitar Rp 1,2 miliar.
Informasi kebocoran data penduduk Indonesia ini juga dikonfirmasi oleh pakar keamanan siber Pratama Persadha. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa angka data yang bocor hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU.
Kredit: https://www.viva.co.id/teknologi/1461608-diretas-hacker-kpu-askrindo-dan-kemenkeu-dukung-investigasi-peretasan-suara-netizen?medium=1#utm_source=popbela_bacajuga&utm_medium=medium_post_terkait&utm_campaign=post_terkait
