Sabtu, 25 November 2023 – 05:40 WIB
Jakarta – Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yakni Todung Mulya Lubis mengatakan audit HAM perlu dilakukan untuk calon presiden dan wakil presiden yang akan maju dalam pemilu 2024. Menurutnya, audit itu bertujuan untuk melihat komitmen calon presiden dan wakil presiden terhadap HAM.
“Pemimpin negara ini ke depan harus menjalani audit hak asasi manusia. Audit HAM penting dilakukan agar kita bisa menampilkan calon presiden dan wakil presiden yang hormat kepada HAM. Tidak ada gunanya memilih calon presiden dan wakil presiden, kalau dia tidak punya rasa hormat kepada hak asasi manusia,” kata Todung dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2023.
Menurutnya, KPU jangan hanya melihat persyaratan calon presiden dan wakil presiden secara normatif kepada undang-undang saja. Pasalnya, kata dia, HAM merupakan proses yang merujuk pada demokrasi yang substantif.
“Apakah kita mau melakukan audit HAM. Pertanyaan ini tentu bisa kita lemparkan kepada KPU. KPU kalau hanya melihat secara normatif, dia hanya melihat undang-undang saja. Apa sih syarat presiden, tapi kalau kita lihat demokrasi substantif itu tidak cukup kita harus melihat,” kata dia.
Ia pun memberi contoh sebuah perusahaan yang akan didirikan saja, melakukan audit internal. Sehingga calon presiden dan wakil presiden yang akan maju, kata Todung, perlu untuk melakukan audit HAM.
Melalui audit HAM ini, Todung menilai calon presiden dan wakil presiden yang memiliki permasalahan HAM di masa lalu.
“Calon presiden dan wakil presiden karena dia mau memimpin negara ini, dia harus diaudit. Bagaimana dia patuh taat kepada HAM. Apakah dia punya cacat atau tidak dalam HAM. Kalau itu tidak terpenuhi, misalkan dia tidak lolos, dia tidak pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden,” tuturnya.
