Minggu, 12 November 2023 – 01:44 WIB
Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kembali bersuara lantang soal indikasi ketidaknetralan aparat jelang Pilpres 2024. Semua elemen bangsa diminta bisa bantu berjuang menjaga integritas menuju 2024.
Baca Juga :
Dukungan Suara Milenial Bikin Moncer Elektabilitas Prabowo-Gibran Menuju Pilpres 2024
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menuturkan pihaknya terus berteriak soal netralitas aparat. Dia bilang dari beberapa kejadian belakangan, netralitas aparat jadi sorotan.
“Satu-dua hari ini TPN Ganjar-Mahfud akan buka pos pengaduan. Kami akan pelajari case by case dengan melihat bukti-buktinya. Kami akan memprioritaskan laporan ke Kapolri,” kata Todung di Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 11 November 2023.
Baca Juga :
Sindir Jokowi soal Banyak Drakor, PKB: Yang Buat Drama Malah Bilang Drama
Todung menuturkan, TPN Ganjar-Mahfud dalam waktu dekat akan meluncurkan pos pengaduan. Ia juga akan mengundang semua pihak untuk melapor ke call center netralitas aparat negara.
Menurut Todung, kalau laporan tak ditanggapi maka itu berarti kasat mata ada ketidaknetralan. Pun, dia bilang pihaknya tak mengancam tapi masyarakat dinilai tak bodoh dan diam saja bila ada ketidaknetralan aparat negara.
Maka itu, Todung mengimbau pejabat dan aparat pemerintahan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu. Sebab, di tangan merekalah yang bertanggung jawab kalau pemilu ini nantinya cacat.
“Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori,” lanjut Todung.
Pun, dia mengingatkan, ujung tindakan ketidaknetralan aparat pasti nantinya akan bermuara ke sengketa pemilu. Sebab, kalau pemilu ini cacat, maka legitimasi hasil pemenang pemilu tidak akan diperoleh.
Todung mengatakan, keterlibatan aparat untuk capres tertentu dan mendiskreditkan capres lain itu akan mendelegitimasi hasil pemilu.
“Kami tidak ingin masyarakat menjadi divided society atau masyarakat terpecah karena ini tidak baik bagi bangsa yang sedang menyambut Indonesia emas,” kata Todung.
Todung pun mewanti-wanti, kalau masyarakat terpecah terjadi maka Indonesia mundur setback sangat jauh.
“Kalau ini terjadi akan membuat saya sedih melihat pemilu 2024. Apa kita akan biarkan bangsa ini mundur? Tidak!” kata Todung.
Menurut Todung, hal yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan pemilu dan pilpres 2024 adalah prosesnya. Dia bilang harga mati bahwa proses pemilu tak boleh dicampuri pihak penguasa.
“Kami sangat kesal dan marah, begitu banyak kejadian yang menciderai proses demokrasi,” ujarnya.
Todung menyebutkan, dalam masa pemilu wajar apabila baliho capres dan cawapres ada dimana-mana. Namun, sayangnya banyak baliho pasangan Ganjar-Mahfud yang diturunkan aparat kepolisian dan Babinsa dan Satpol PP. Namun, di sisi lain ada baliho Prabowo-Gibran yang dibiarkan.
“Ini abuse of power oleh aparat. Apakah mereka mendapat perintah dari atas atau tidak, bagi saya itu tidak penting. Sebab, mereka sebagai aparat hukum tidak boleh menciderai proses pemilu,” kata Todung.
Selain itu, Todung menduga ada keterlibatan kepolisian yang memasang baliho pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut dia, ini suatu hal yang kontras. Kenapa di satu sisi tidak boleh dan dikerjain dengan sistematis, namun di sisi lain ada baliho yang sengaja dipasang oleh aparat.
“Ini jadi akan jadi noda dalam pelaksanaan pemilu. Saya ingatkan jangan underestimate atau meremehkan reaksi dan respon masyarakat atas ketidaknetralan,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
“Jangan anggap penyelesaian di Bawaslu dan KPU tidak akan mendelegitimasi hasil pemilu yang curang. Karena rakyat punya memori,” lanjut Todung.